MAKALAH
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
Perumusan masalah kebijakan
DISUSUN
O
L
E
H
KELOMPOK 1 :
ü Pilu hartini
ü Khusnul khatimah
ü M. Farhan
ü Haikal aziz abadi
ü Syamsul bahri
KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MATARAM
2014
KATA PENGHANTAR
Assalamualaikum,wr,wb.
Segala puji bagi allah yang maha kuasa yang telah memberikan kami kesehatan dan kemampuan untuk kami mengerjakan MAKALAH ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG “perumusan masalah publik” ini. Dan tak lupa kita haturkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW berserta para sahabat beliau. Dan tidak terlupakan pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, orang tua kami, dosen kami yang selalu memberi semangat dan dukungan buat kami sehingga makalah ini bisa terselasaikan dengan mudah dan tepat waktu.
Dengan selesainya makalah ini, kami berharap agar makalah ini bisa diterima dengan baik dan dipahami oleh semua kalangan. Dan paling utamanya bisa bermanfaat buat semuanya. Namun dibalik harapan yang banyak ini kami menghaturkan banyak permohonan maaf bila memang ada kekurangan dalam menulis makalah ini. Karena kami akui bahwa kami Cuma manusia biasa. Kami berharap bila ada kritikan dan saran yang akan diberikan kepada kami yang bersifat mendukung. Supaya kami bisa menjadikan sebagai pelajaran berharga dalam proses pembuatan makalah. Sekian kata penghantar dari kami, semoga makalah ini bisa diterima oleh semua kalangan.
Wassalam...
Penulis,
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Salah satu bagian dari analisis kebijakan yang kurang mendapat perhatian selama ini tetapi bersifat krusial adalah perumusan masalah kebijakan. Analisis kebijakan sering gagal karena memecahkan masalah yang salah dibandingkan gagal karen mereka menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang benar. Gejala yang pertama di atas lebih disebabkan karena subyektivitas atau kepentingan analis atau policy makers sangat menonjol, sedangkan gejala kedua lebih disesbabkan karena kompleksitas masalah itu sendiri dan kemampuan policy makers.
Dalam pembahasan ini akan memfokuskan bahasan pada definisi masalah publik, sifat-sifat masalah publik, tipe-tipe masalah publik, keterbatassan data dan informasi, langkah-langkah dalam merumuskan masalah publik, dan metode merumuskan masalaah publik.
B. Rumusan masalah
· Apa saja batasan masalah publik ?
· Berapa sifat-sifat masalah publik ?
· Sebutkan tipe-tipe masalah publik serta jelaskan ?
· Seberapa pentingnya data dalam perumusan masalah ?
· Apa saja tahapan perumusan masalah publik ?
· Dan bagaimana metode perumusan masalah publik ?
C. Tujuan
· Untuk mengethaui batasan masalah publik.
· Untuk mengetahui dan memahami sifat-sifat masalah publik.
· Untuk mengetahui tipe-tipe masalah publik.
· Untuk mengetahui pentingnya data dalam perumusan masalah publik.
· Untuk mengetahui tahapan perumusan masalah publik.
· Untuk mengetahui metode perumusan masalah publik.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Batasan masalah publik
Sebuah masalah dikatakan sebagai masalah privat apabila masalah tersebut dapat diatasi tanpa mempengaruhi orang lain (jones, 1991:71) atau tanpa harus melibatkan pemerintah. Sebagai contoh, ketika seorang penduduk miskin di kota kesulitan membeli beras karena harganya yang terus membumbung tinggi, sebetulnya itu adalah masalah pribadi. Tetapi ketika beberapa penduduk yang mengalami nasib yang sama mulai mengorganisir dan melakukan tuntutan kepada pemerintah supaya menurunkan harga beras, maka kita menyaksikan bahwa masalah kenaikan harga beras tersebut bergeser dari masalah pribadi menjadi masalah publik. Suatu gejala menjadi masalah publik ketika gejala tersebut dirasakan sebagai kesulitan bersama oleh sekelompok masyarakat dan hanya dapat diatasi melalui intervensi pemerintah.
Oleh karena itu, masalah publik dapat dipahami sebagai belum terpenuhinya kebutuhan, nilai atau kesempatan yang diinginkan oleh publik, dan pemenuhannya hanya mungkin melalui kebijakan pemerintah.
B. Sifat-sifat masalah publik
Merumuskan suatu masalah publik yang benar dan tepat adalah tidaklah mudah karena sifat masalah publik yang sangat kompleks. Berikut ini diuraikan karakteristik dari masalah publik (Dunn, 1994:140-141) :
a. Saling ketergantungan antara berbagai masalah. Suatu masalah publik bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi saling terkait antara satu masalah dengan masalah yang lain. Sebagai contoh, masalah pengangguran berkaitan dengan msalah kriminalitas atau masalah kemiskinan dan sebagainya. Sistem masalah yang saling tergantung mengharuskan analisis kebijakan menggunakan pendekatan holistik dalam memecahkan masalah dna mengatahui akar permasalahannya.
b. Subyektifitas dari masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah hasil pemikiran dalam konteks lingkungan tertentu. Oleh karena itu, suatu fenomena yang dianggap masalah dalam lingkungan tertentu, bisa jadi bukan masalah unrtuk lingkungan yang lain. Sebagai contoh, keluarga-keluarga di desa merasa tidak ada masalah yang berhubungan dengan smapah rumah tangga, tetapi keluarga-keluarga di kota memandang sampah adalah problem utama yang perlu dipecahkan.
c. Artificiality masalah, yakni suatu fenomena dianggap sebagai masalah karena keinginan manusia untuk mengubah situasu. Pendapatan per kapita yang rendah menjadi masalah karena pemerintah berkeinginan untuk manngkatkan kesejahteraan masyarakat.
d. Dinamika masalah kebijakan. Solusi terhadap masalah selalu berubah. Masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama kalau konteks lingkungannya berbeda. Demikian juga, masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama kalau waktunya berbeda. Pilihan paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sebagai contoh, dipandang tepat untuk mangatasi persoalan bangsa, seperti kemiskinan di indonesia, pada tahun 1967, tetapi kurang tepat untuk dijadikan model pembangunan sekarang karena konteks lingkungan sosialnya sudah jauh berbeda. Model pembangunan yang lebih mengedepankan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan demokrasi dipandnag lebih tepat daripada pertumbuhan ekonomi untuk saat ini.
C. Tipe-tipe masalah publik
Dalam analisis kebiajakan publik terdapat beberapa tipologi masalah (Dunn, 1994:146). Ditinjau dari tingkat kompleksitasnya, maslah dapat dikategorikan menjadi tiga yakni :
a. Masalah terstruktur dengan baik adalah masalah yang pemecahannya hanya melibatkan beberapa pembuat kebijakan, dengan alternatif pemecahan terbatas, nilai dari pemecahan masalah disetujui, dan hasilnya lebih dapat dipastikan dengan tingkat probabilitas yang dapat diperhitungkan.
b. Masalah yang agak terstruktur adalah masalah yang pemecahannya melibatkan bebrapa pembuat kebijakan, alternatif pemecahannya terbatas, nilai yang akan dikejar disetujui, tetapi hasilnya tidak pasti dengan tingkat probabilitas yang sulit dihitung.
c. Masalah yang tidak berstruktur adalah masalah yang pemecahannya meblibatkan banyak pembuat kebijakan, alternatif pemecahannya tidak terbatas, nilai yang akan dikejar masih menimbulkan konflik dan hasil akhirnya sangat sulit diketahui dengan pasti karena tingkat probabilitasnya sangat sulit dihitung.
Dari ketiga masalah diatas, yang paling sulit dipecahkan adalah masalah yang termasuk tipe ill structured. Masalah ini menuntut pemahaman yang mendalam dari analis kebijakan. Lagi pula, dalam praktik banyak masalah-masalah publik bersifat ill structure, sehingga menuntut policy makers mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan dan membuat pilihan kebijakan yang tepat.
D. Pentingnya data dalam perumusan masalah
Dalam kegiatan perumusan masalah, para analis kebijakan sangat membutuhkan data dan informasi untuk dapat merumuskan masalahnya dengan tepat dan benar. Data dan informasi tersebut dapat bersifat time series (kurun waktu) atau cross sectional (antar lokasi yang berbeda). Data time series sangat membantu memahami perubahan gejala dari waktu ke waktu yang lain, minsalnya data jumlah kriminalitas di indonesia selama sepuluh tahun terakhir ini. Sedangkan data cross sectional dapat membantu memberikan gambaran tentang suatu gejala antar lokasi yang berbeda. Apabila perumusan masalah tanpa didukung data dan informasi, dan hanya mendasarkan pada asumsi, bisa menyebabkan analisis merumuskan masalah secara salah. Analis dapat manggunakan data dan informasi dari :
a. Data sekunder seperti laporan tahunan, tri-wulanan atau bulanan, informasi dari surat kabar, jurnal, bulletin dan data statistik yang lain
b. Data primer seperti data dari pra-survai dan hasil wawancara.
Namun, apa apa analis sering manghadapi beberapa kendala yang berhubungan dengan data dan informasi tersebut, antara lain :
1. Kurang tersedianya data dan informasi yang baru (up to date). Dalam praktik tidak mudah menemukan data yang baru pada instansi pemerintah.
2. Rendahnya kualitas data dan informasi karena rendahnya kompetensi petugas pengumpulan dan pengolah data atu terjadinya bias pelaporan untuk alasan tertentu.
3. Sistem manajemen data yang belum standar, yang menyangkut masalah klasifikasi, penyajian, keteraturan pengolahan dan ukuran yang digunakan . Sebagai contoh, ukuran dan klasifikasi kemiskinan antar instansi yang satu dengan instansi yang lain dapat berbeda.
E. Tahapan perumusan masalah publik
Perumusan dapat dipandang sebagai suatu peroses yang terdiri dari empat tahap yakni:
a. Pencarian masalah (problem search)
b. Pendefinisian masalah (problem definition)
c. Spesifikasi masalah (problem specification)
d. Pengenalan masalah (problem sensing)
Perumusan masalah diawali dengan adanya situasi masalah, yakni serangkaian situasi yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dan terasa ada suatu yang salah. Kemudian para analis terlibat dalam pencarian masalah, selanjutnya lahir apa yang disebut meta masalah, yakni masalah yang belum tertata dengan rapi. Dari meta masalah para analis melakukan pendefinisian masalah dalam istilah yang paling umum dan mendasar, minsalnya menentukan apakah masalahnya termasuk dalam masalah sosial, politik, ekonomi, selanjutnya akan lahir masalah subtantif berubah menadi masalah formal, yakni masalah yang telah dirumuskan secara spesifik dan jelas.
Agar pembuat kebijakan dapat merumuskan masalahnya dengan benar dan tepat, maka patton dan sawicki (1987:107) mengajukan tujuh tahap dalam merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Pikirkan kenapa suatu gejala dianggap sebagai masalah
2. Tetapkan batasan masalah yang akan dipecahkan
3. Kumpulan fakta dan informasi yaang berhubungan dengan masalah yang telah ditetapkan
4. Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai
5. Identifikasi policy envelope (variabel-variabel yang mempengaruhi masalah)
6. Tunjukkan biaya dan mamfaat dari masalah yang hendak diatasi.
7. Rumuskan masalah kebijakannya dengan baik.
F. Metode merumuskan masalah
Metode merumuskan masalah adalah metode untuk mengenali, mendefinisikan dan merumuskan masalah sehingga masalah tersebut dapat dipahami dengan baik. Ada beberapa metode untuk merumuskan masalah seperti diuraikan berikut ini :
1. Analisis batas, yakni usaha memetakan masalahnya melalui snowball sampling dari stakeholders. Ini disebabkan karena analisis kebijakan sering dihadaokan pada masalah yang tidak jelas dan rumit, sehingga perlu minta bantuan stakeholders untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan.
2. Analisis klasifikasi, yakni mengklasifikasikan masalah kedalam kategori-kategori tertentu dengan tujuan untuk lebih memudahkan analisis.
3. Analisis hirarki, yakni metode untuk menyusun masalah berdasarkan sebab-sebab yang mungkin dari situasi masalah.
4. Brainstorming, yakni metode untuk merumuskan masalah melalui curah pendapat dari orang-orang yaang mengetahui kondisi yang ada.
5. Analisis perspektif ganda, yaitu metode untuk memperoleh pandangan yang bervariasi dari perspektif yang berbeda mengenai suatu masalah dan pemecahannya, minsalnya dari persepektif administrasi publik, perspektif politik dan perspektif ekonomi.
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
Perumusan masalah kebijakan
DISUSUN
O
L
E
H
KELOMPOK 1 :
ü Pilu hartini
ü Khusnul khatimah
ü M. Farhan
ü Haikal aziz abadi
ü Syamsul bahri
KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MATARAM
2014
KATA PENGHANTAR
Assalamualaikum,wr,wb.
Segala puji bagi allah yang maha kuasa yang telah memberikan kami kesehatan dan kemampuan untuk kami mengerjakan MAKALAH ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG “perumusan masalah publik” ini. Dan tak lupa kita haturkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW berserta para sahabat beliau. Dan tidak terlupakan pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, orang tua kami, dosen kami yang selalu memberi semangat dan dukungan buat kami sehingga makalah ini bisa terselasaikan dengan mudah dan tepat waktu.
Dengan selesainya makalah ini, kami berharap agar makalah ini bisa diterima dengan baik dan dipahami oleh semua kalangan. Dan paling utamanya bisa bermanfaat buat semuanya. Namun dibalik harapan yang banyak ini kami menghaturkan banyak permohonan maaf bila memang ada kekurangan dalam menulis makalah ini. Karena kami akui bahwa kami Cuma manusia biasa. Kami berharap bila ada kritikan dan saran yang akan diberikan kepada kami yang bersifat mendukung. Supaya kami bisa menjadikan sebagai pelajaran berharga dalam proses pembuatan makalah. Sekian kata penghantar dari kami, semoga makalah ini bisa diterima oleh semua kalangan.
Wassalam...
Penulis,
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Salah satu bagian dari analisis kebijakan yang kurang mendapat perhatian selama ini tetapi bersifat krusial adalah perumusan masalah kebijakan. Analisis kebijakan sering gagal karena memecahkan masalah yang salah dibandingkan gagal karen mereka menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang benar. Gejala yang pertama di atas lebih disebabkan karena subyektivitas atau kepentingan analis atau policy makers sangat menonjol, sedangkan gejala kedua lebih disesbabkan karena kompleksitas masalah itu sendiri dan kemampuan policy makers.
Dalam pembahasan ini akan memfokuskan bahasan pada definisi masalah publik, sifat-sifat masalah publik, tipe-tipe masalah publik, keterbatassan data dan informasi, langkah-langkah dalam merumuskan masalah publik, dan metode merumuskan masalaah publik.
B. Rumusan masalah
· Apa saja batasan masalah publik ?
· Berapa sifat-sifat masalah publik ?
· Sebutkan tipe-tipe masalah publik serta jelaskan ?
· Seberapa pentingnya data dalam perumusan masalah ?
· Apa saja tahapan perumusan masalah publik ?
· Dan bagaimana metode perumusan masalah publik ?
C. Tujuan
· Untuk mengethaui batasan masalah publik.
· Untuk mengetahui dan memahami sifat-sifat masalah publik.
· Untuk mengetahui tipe-tipe masalah publik.
· Untuk mengetahui pentingnya data dalam perumusan masalah publik.
· Untuk mengetahui tahapan perumusan masalah publik.
· Untuk mengetahui metode perumusan masalah publik.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Batasan masalah publik
Sebuah masalah dikatakan sebagai masalah privat apabila masalah tersebut dapat diatasi tanpa mempengaruhi orang lain (jones, 1991:71) atau tanpa harus melibatkan pemerintah. Sebagai contoh, ketika seorang penduduk miskin di kota kesulitan membeli beras karena harganya yang terus membumbung tinggi, sebetulnya itu adalah masalah pribadi. Tetapi ketika beberapa penduduk yang mengalami nasib yang sama mulai mengorganisir dan melakukan tuntutan kepada pemerintah supaya menurunkan harga beras, maka kita menyaksikan bahwa masalah kenaikan harga beras tersebut bergeser dari masalah pribadi menjadi masalah publik. Suatu gejala menjadi masalah publik ketika gejala tersebut dirasakan sebagai kesulitan bersama oleh sekelompok masyarakat dan hanya dapat diatasi melalui intervensi pemerintah.
Oleh karena itu, masalah publik dapat dipahami sebagai belum terpenuhinya kebutuhan, nilai atau kesempatan yang diinginkan oleh publik, dan pemenuhannya hanya mungkin melalui kebijakan pemerintah.
B. Sifat-sifat masalah publik
Merumuskan suatu masalah publik yang benar dan tepat adalah tidaklah mudah karena sifat masalah publik yang sangat kompleks. Berikut ini diuraikan karakteristik dari masalah publik (Dunn, 1994:140-141) :
a. Saling ketergantungan antara berbagai masalah. Suatu masalah publik bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi saling terkait antara satu masalah dengan masalah yang lain. Sebagai contoh, masalah pengangguran berkaitan dengan msalah kriminalitas atau masalah kemiskinan dan sebagainya. Sistem masalah yang saling tergantung mengharuskan analisis kebijakan menggunakan pendekatan holistik dalam memecahkan masalah dna mengatahui akar permasalahannya.
b. Subyektifitas dari masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah hasil pemikiran dalam konteks lingkungan tertentu. Oleh karena itu, suatu fenomena yang dianggap masalah dalam lingkungan tertentu, bisa jadi bukan masalah unrtuk lingkungan yang lain. Sebagai contoh, keluarga-keluarga di desa merasa tidak ada masalah yang berhubungan dengan smapah rumah tangga, tetapi keluarga-keluarga di kota memandang sampah adalah problem utama yang perlu dipecahkan.
c. Artificiality masalah, yakni suatu fenomena dianggap sebagai masalah karena keinginan manusia untuk mengubah situasu. Pendapatan per kapita yang rendah menjadi masalah karena pemerintah berkeinginan untuk manngkatkan kesejahteraan masyarakat.
d. Dinamika masalah kebijakan. Solusi terhadap masalah selalu berubah. Masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama kalau konteks lingkungannya berbeda. Demikian juga, masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama kalau waktunya berbeda. Pilihan paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sebagai contoh, dipandang tepat untuk mangatasi persoalan bangsa, seperti kemiskinan di indonesia, pada tahun 1967, tetapi kurang tepat untuk dijadikan model pembangunan sekarang karena konteks lingkungan sosialnya sudah jauh berbeda. Model pembangunan yang lebih mengedepankan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan demokrasi dipandnag lebih tepat daripada pertumbuhan ekonomi untuk saat ini.
C. Tipe-tipe masalah publik
Dalam analisis kebiajakan publik terdapat beberapa tipologi masalah (Dunn, 1994:146). Ditinjau dari tingkat kompleksitasnya, maslah dapat dikategorikan menjadi tiga yakni :
a. Masalah terstruktur dengan baik adalah masalah yang pemecahannya hanya melibatkan beberapa pembuat kebijakan, dengan alternatif pemecahan terbatas, nilai dari pemecahan masalah disetujui, dan hasilnya lebih dapat dipastikan dengan tingkat probabilitas yang dapat diperhitungkan.
b. Masalah yang agak terstruktur adalah masalah yang pemecahannya melibatkan bebrapa pembuat kebijakan, alternatif pemecahannya terbatas, nilai yang akan dikejar disetujui, tetapi hasilnya tidak pasti dengan tingkat probabilitas yang sulit dihitung.
c. Masalah yang tidak berstruktur adalah masalah yang pemecahannya meblibatkan banyak pembuat kebijakan, alternatif pemecahannya tidak terbatas, nilai yang akan dikejar masih menimbulkan konflik dan hasil akhirnya sangat sulit diketahui dengan pasti karena tingkat probabilitasnya sangat sulit dihitung.
Dari ketiga masalah diatas, yang paling sulit dipecahkan adalah masalah yang termasuk tipe ill structured. Masalah ini menuntut pemahaman yang mendalam dari analis kebijakan. Lagi pula, dalam praktik banyak masalah-masalah publik bersifat ill structure, sehingga menuntut policy makers mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan dan membuat pilihan kebijakan yang tepat.
D. Pentingnya data dalam perumusan masalah
Dalam kegiatan perumusan masalah, para analis kebijakan sangat membutuhkan data dan informasi untuk dapat merumuskan masalahnya dengan tepat dan benar. Data dan informasi tersebut dapat bersifat time series (kurun waktu) atau cross sectional (antar lokasi yang berbeda). Data time series sangat membantu memahami perubahan gejala dari waktu ke waktu yang lain, minsalnya data jumlah kriminalitas di indonesia selama sepuluh tahun terakhir ini. Sedangkan data cross sectional dapat membantu memberikan gambaran tentang suatu gejala antar lokasi yang berbeda. Apabila perumusan masalah tanpa didukung data dan informasi, dan hanya mendasarkan pada asumsi, bisa menyebabkan analisis merumuskan masalah secara salah. Analis dapat manggunakan data dan informasi dari :
a. Data sekunder seperti laporan tahunan, tri-wulanan atau bulanan, informasi dari surat kabar, jurnal, bulletin dan data statistik yang lain
b. Data primer seperti data dari pra-survai dan hasil wawancara.
Namun, apa apa analis sering manghadapi beberapa kendala yang berhubungan dengan data dan informasi tersebut, antara lain :
1. Kurang tersedianya data dan informasi yang baru (up to date). Dalam praktik tidak mudah menemukan data yang baru pada instansi pemerintah.
2. Rendahnya kualitas data dan informasi karena rendahnya kompetensi petugas pengumpulan dan pengolah data atu terjadinya bias pelaporan untuk alasan tertentu.
3. Sistem manajemen data yang belum standar, yang menyangkut masalah klasifikasi, penyajian, keteraturan pengolahan dan ukuran yang digunakan . Sebagai contoh, ukuran dan klasifikasi kemiskinan antar instansi yang satu dengan instansi yang lain dapat berbeda.
E. Tahapan perumusan masalah publik
Perumusan dapat dipandang sebagai suatu peroses yang terdiri dari empat tahap yakni:
a. Pencarian masalah (problem search)
b. Pendefinisian masalah (problem definition)
c. Spesifikasi masalah (problem specification)
d. Pengenalan masalah (problem sensing)
Perumusan masalah diawali dengan adanya situasi masalah, yakni serangkaian situasi yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dan terasa ada suatu yang salah. Kemudian para analis terlibat dalam pencarian masalah, selanjutnya lahir apa yang disebut meta masalah, yakni masalah yang belum tertata dengan rapi. Dari meta masalah para analis melakukan pendefinisian masalah dalam istilah yang paling umum dan mendasar, minsalnya menentukan apakah masalahnya termasuk dalam masalah sosial, politik, ekonomi, selanjutnya akan lahir masalah subtantif berubah menadi masalah formal, yakni masalah yang telah dirumuskan secara spesifik dan jelas.
Agar pembuat kebijakan dapat merumuskan masalahnya dengan benar dan tepat, maka patton dan sawicki (1987:107) mengajukan tujuh tahap dalam merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Pikirkan kenapa suatu gejala dianggap sebagai masalah
2. Tetapkan batasan masalah yang akan dipecahkan
3. Kumpulan fakta dan informasi yaang berhubungan dengan masalah yang telah ditetapkan
4. Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai
5. Identifikasi policy envelope (variabel-variabel yang mempengaruhi masalah)
6. Tunjukkan biaya dan mamfaat dari masalah yang hendak diatasi.
7. Rumuskan masalah kebijakannya dengan baik.
F. Metode merumuskan masalah
Metode merumuskan masalah adalah metode untuk mengenali, mendefinisikan dan merumuskan masalah sehingga masalah tersebut dapat dipahami dengan baik. Ada beberapa metode untuk merumuskan masalah seperti diuraikan berikut ini :
1. Analisis batas, yakni usaha memetakan masalahnya melalui snowball sampling dari stakeholders. Ini disebabkan karena analisis kebijakan sering dihadaokan pada masalah yang tidak jelas dan rumit, sehingga perlu minta bantuan stakeholders untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan.
2. Analisis klasifikasi, yakni mengklasifikasikan masalah kedalam kategori-kategori tertentu dengan tujuan untuk lebih memudahkan analisis.
3. Analisis hirarki, yakni metode untuk menyusun masalah berdasarkan sebab-sebab yang mungkin dari situasi masalah.
4. Brainstorming, yakni metode untuk merumuskan masalah melalui curah pendapat dari orang-orang yaang mengetahui kondisi yang ada.
5. Analisis perspektif ganda, yaitu metode untuk memperoleh pandangan yang bervariasi dari perspektif yang berbeda mengenai suatu masalah dan pemecahannya, minsalnya dari persepektif administrasi publik, perspektif politik dan perspektif ekonomi.